Mayjen TNI Rudy Saladin Tegaskan Sinergitas Kawal Pengamanan Pemilukada Serentak di Jatim

Surabaya, - Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A, menegaskan jika pihaknya bakal mengawal berlangsungnya Pemilukada serentak 2024 yang berlangsung di Jatim pada tanggal 27 November mendatang.

 

Baca juga: Pandam V/Brawijaya Terima Audiensi BPIP Tentang Penguatan Kolaborasi Bumi Pancasila

Hal itu, ditegaskan oleh pucuk pimpinan Kodam V/Brawijaya tersebut pada pelaksanaan pemberangkatan pasukan pengamanan Pemilukada yang terdiri dari unsur TNI-Polri di Mapolda Jatim. Sabtu (23/11/2024) pagi.

 

Baca juga: Bersama Warga, Satgas Kostrad Gotong-Royong Bersihkan Saluran Air

“Saya ingin, (sinergitas) ini bukan hanya slogan semata. Betul-betul kita wujudkan di wilayah Jawa Timur. TNI-Polri betul-betul sinergis, ” kata Pangdam.

 

Baca juga: Pangdam V/Brawijaya Pimpin Sertijab Tiga Pamen di Lingkungan Kodam Brw

Mayjen TNI Rudy menegaskan, selama pelaksanaan pengamanan berlangsung, aparat TNI-Polri diharuskan saling bahu-membahu dalam mengawal proses maupun tahapan pemungutan, hingga perhitungan suara Pemilukada serentak.

 

Baca juga: Exit Briefing Tim Audit Kinerja Itjenau Akhiri Tugas di Koopsud I

Selain sinergitas, pada kesempatan tersebut Pangdam juga menegaskan soal netralitas selama pelaksanaan Pemilukada mendatang. Netralitas, ujar Mayjen TNI Rudy Saladin, harus betul-betul dijunjung tinggi.

 

Baca juga: Pangdam V/Brawijaya Terima Audiensi BPIP Tentang Penguatan Kolaborasi Bumi Pancasila

“Kami tidak bosan-bosan mengingatkan. Harus betul-betul kita junjung tinggi. Pedomani aturan, ketentuan, protap dan SOP yang berlaku. Pedomani instruksi-intruksi pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan di lapangan. Saya ingin garis Komando betul-betul berjalan dengan baik, dan laporkan setiap perkembangan situasi, ” tegasnya.

 

Sekedar informasi, pada pelaksanaan pengamanan Pemilukada serentak mendatang, pihak Kodam Brawijaya juga melakukan penambahan pasukan pengamanan yang nantinya akan disebar di beberapa titik wilayah yang dinilai berpotensi rawan terjadinya konflik. (*)